Grib Jaya Bongkar Praktek Jual Beli Rekom Partai Pengusung di Malang Raya

jatimid.com – Rekomendasi pencalonan dari partai pengusung jadi syarat penting dalam ajang kontestasi Pemilihan Kepala daerah (PILKADA).

Upaya untuk memperoleh Rekom tersebut jadi moment bagaimana bakal calon Kepala Daerah merayu dan mengabil hati para petinggi Partai Politik (PARPOL).

Namun pada prakteknya, untuk mendapatkan Bendera Partai itu Para Calon pejabat ini menggunakan langkah langkah yang dianggap tidak bermoral dan merusak demokrasi.

Bahkan selain partai pengusung, besar kemungkinan potensi jual beli dukungan suara partai juga dapat terjadi.

“kami mendapat informasi bahwa ada dugaan pengkondisian ke Partai Gerindra Kabupaten Malang senilai 8 Milyar untuk mendapatkan surat rekomendasi”, Ungkap Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Damanhury Jab. Rabu 21/08/2024.

Kecurigaan Ormas Grib Jaya terhadap praktek yang tidak sehat di tubuh Partai politik semakin menguat Usai munculnya dukungan Partai PKB kepada Mantan terpidana Korupsi Moch Anton untuk maju Sebagai Calon Walikota Malang.

Bentuk protes dan tuntutan yang menolak dukungan kepada bakal calon walikota Malang eks terpidana korupsi baru – baru ini dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), mereka menuntut dan mengevaluasi kinerja partai.

Hal itu demi harkat dan martabat partai partai yang bergabung di KIM. Pasalnya figur figur seperti itu meruntuhkan citra partai dan meruntuhkan kepecayaan publik.

“Dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemimpin yang berkualitas di Malang Raya, kami sebagai bagian dari masyarakat yang peduli akan masa depan daerah, mengajukan beberapa tuntututan yakni mendelegasikan pemimpin yang bersih dan tidak bermasalah,” ungkap Jab Damanhuri koordinator aksi kepada awakmedia saat orasi.

Tidak sampai situ, Aksi masa Gabungan GRIB JAYA dan Koalisi Indonesia Maju (KIM)juga meminta kepada banyak partai untuk tidak memberi dukungan untuk calon Bupati Malang HM Sanusi yang dianggap memiliki rekam jejaknya buruk dan penuh masalah mulai dari kegagalan UHC, hingga Hibah Aset.

“Kami meminta partai yang tergabung di KIM untuk menolak bupati yang saat ini bermasalah mulai masalah UHC hingga sejumlah masalah yang LHKPN yang saat ini patut untuk untuk dipertanyakan,” ungkap Jab.

Lebih lanjut, Masa juga menilai bahwa bakal calon Bupati Malang petahana kerap kali bermain politik kutu loncat, yang hingga saat ini loyalitas kepada partai dipertanyakan dengan hampir setiap Pilkada pindah dari partai ke partai.

“kami mendapat informasi bahwa diduga ada pengkondisian ke Partai Gerindra Kabupaten Malang senilai 8 Milyar agar surat rekom turun kepadanya, ini menunjukkan bahwa Bupati Malang adalah Politisi Kutu Loncat, lebih parah lagi pada saat Pilpres lalu, Bupati Malang HM sanusi merupakan tokoh yang menentang keras Prabowo Gibran di Malang,” tutupnya.

(wendy)

 

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *